Kurasi, Sukabumi — Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya memperkuat jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui berbagai langkah, termasuk memperkuat koordinasi bersama BPJS Kesehatan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat Forum Komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) Semester II 2026 di Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan BPJS Kesehatan tersebut berlangsung di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan forum komunikasi tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan sekaligus mencari solusi terkait jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini wadah koordinasi bersama BPJS yang luar biasa. Sejumlah hal berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” ujar Ade.
Menurutnya, hasil koordinasi diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut dinilai penting di tengah kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” katanya.
Ade menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Komitmen tersebut juga akan diperkuat melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, Sawal Sami Tarigan, mengatakan Forum Komunikasi Bersama dapat menjadi ruang untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dalam keberlangsungan program UHC.
Menurutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan kolaborasi berbagai pihak karena pelaksanaannya melibatkan banyak unsur dalam satu ekosistem.
“Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan, termasuk sharing pengalaman,” ungkap Sawal.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, menambahkan bahwa Program JKN merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak.
Menurutnya, ekosistem JKN tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pelaku usaha, peserta, media massa, hingga akademisi.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi ini merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan,” kata Nora.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat.
