Kurasi, Bandung – Kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) kini berada dalam kondisi mengkhawatirkan akibat hantaman ancaman ganda lingkungan. Pesisir utara tidak hanya menghadapi fenomena penurunan permukaan tanah (subsidence) yang bervariasi, tetapi juga laju kenaikan muka air laut yang kini mencapai hingga 4,3 millimeter (mm) per tahun.
Menurut Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agung Syetiawan, kombinasi destruktif tersebut mengepung sejumlah wilayah krusial, mulai dari Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak.
“Jika tidak diantisipasi segera, wilayah-wilayah tersebut berpotensi besar menghadapi perluasan genangan air laut permanen di masa depan,” kata Agung dicuplik dari laman BRIN, Sabtu (26/9/2026).
Agung menjelaskan bahwa fenomena amblasnya tanah Pantura terus dipantau ketat menggunakan teknologi geodesi dan penginderaan jauh (remote sensing) tingkat lanjut.
Tim peneliti memanfaatkan kolaborasi multidata, mulai dari teknologi radar satelit Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), pengamatan teristris langsung, hingga pemodelan geospasial.
“Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura,” ujar Agung.
Data dari jaringan GPS bumi tersebut, lanjut Agung, digunakan sebagai instrumen validasi penting terhadap hasil pemotretan dari satelit radar (Synthetic Aperture Radar/SAR).
Berdasarkan hasil kajian ilmiah, alam bukanlah satu-satunya faktor pengubah lanskap pesisir ini. Agung membeberkan bahwa eksploitasi air tanah yang masif oleh manusia justru menjadi salah satu sumbu utama cepatnya penurunan permukaan tanah.
“Tingginya laju penyedotan ini dipicu oleh dua sektor utama: pemenuhan kebutuhan air bersih harian masyarakat pesisir yang belum terfasilitasi pipa air publik, serta masifnya aktivitas ekonomi budi daya lokal, seperti tambak udang vaname. Pengurasan cadangan air bawah tanah inilah yang membuat pori-pori tanah menyusut hingga permukaannya amblas,” beber Agung.
Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena global berupa kenaikan muka air laut. Merujuk pada analisis data altimetri satelit, tren kenaikan air laut di utara Jawa kini bergerak konstan di angka 2,4 mm hingga 4,3 mm tiap tahunnya.
Melalui simulasi komputer bath up model, para peneliti mendeteksi krisis nyata di lapangan. Wilayah Muara Gembong serta beberapa titik di kawasan aglomerasi Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) bahkan dilaporkan telah mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi amblasnya tanah dan naiknya air laut. Menanggapi wacana mega proyek fisik seperti tanggul laut raksasa (giant sea wall), BRIN mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah.
“Pembangunan infrastruktur pertahanan pantai bernilai besar tersebut harus didasarkan pada hasil kajian geospasial yang komprehensif. Langkah ini krusial agar pemerintah dapat memetakan titik prioritas penanganan secara akurat dan efisien,” terang Agung.
Lebih lanjut, Agung mendorong lahirnya kebijakan lingkungan yang berbasis data konkret dari hulu ke hilir.
Solusi nyata tidak hanya berupa penembokan pantai, melainkan mencakup pengendalian ketat sumur bor komersial, rehabilitasi hutan mangrove secara masif, dan evaluasi berkala terhadap tanggul-tanggul yang sudah berdiri.
“Save water, save life. Air bersih yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk generasi masa depan,” tutur Agung mengingatkan soal pentingnya konservasi air.
*Menembus Keterbatasan Riset Lapangan*
Di sisi lain, pemantauan terhadap amblasnya tanah di sepanjang garis pantai Jawa bukan tanpa kendala. Sistem pengamatan subsidence saat ini masih memiliki keterbatasan akibat posisi stasiun pemantau permanen yang kerap kali tidak berada tepat di titik terparah (hotspot).
Guna menyiasati celah data tersebut, BRIN kini resmi menggandeng Departemen Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB). Melalui kolaborasi ini, tim gabungan secara berkala memasang pilar penanda permanen (benchmark) di titik-titik kritis amblasnya tanah untuk dilakukan pengukuran berkala setiap tahun.
Menutup keterangannya, Kepala PRGI BRIN, Rokhis Khomarudin, menegaskan bahwa krisis ruang di Pantura Jawa merupakan persoalan multidisiplin yang kompleks. Sektor ekonomi, sosial, dan tata ruang harus berjalan beriringan dengan sains.
“Pemanfaatan teknologi GIS (Geographic Information System) dan remote sensing menjadi sangat penting saat ini untuk mendukung pemantauan, analisis, serta penyusunan strategi mitigasi bencana yang benar-benar berbasis pada data ilmiah,” kata Rokhis.
