Kurasi, Bandung Barat – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bima menerima sejumlah masukan dari masyarakat, terutama terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penambahan pasokan gas LPG 3 kilogram atau gas melon. Warga berharap harga yang ditawarkan koperasi tetap terjangkau dan stok barang tidak mengalami kekosongan.
Bima mengatakan, peninjauan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di berbagai daerah. Pada hari yang sama, sebanyak 107 titik dikunjungi oleh para menteri dan wakil menteri.
“Hari ini, 107 titik dikunjungi oleh para menteri dan wamen untuk memastikan sejauh mana kesiapan operasionalisasi dari KDKMP,” ujar Bima saat ditemui di KDKMP Desa Padalarang.
Menurut Bima, evaluasi tidak hanya mencakup kesiapan pengelolaan koperasi, tetapi juga sistem distribusi barang dari badan usaha milik negara (BUMN) serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparatur desa.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa, ketua koperasi, dan manajer koperasi agar operasional KDKMP berjalan optimal.
“Tiga ini (kepala desa, ketua koperasi, dan manajer koperasi) harus bersinergi,” katanya.
Warga Minta Stok Gas LPG 3 Kg Ditambah
Selain mengevaluasi sistem pengelolaan, pemerintah turut menghimpun masukan masyarakat mengenai jenis barang dan volume pasokan yang dibutuhkan.
Bima menyebut, salah satu keluhan yang banyak disampaikan warga di sejumlah lokasi peninjauan adalah keterbatasan stok gas LPG 3 kilogram. Masyarakat berharap pasokan komoditas tersebut ditambah agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.
“Intinya warga minta harga itu stabil, terus warga minta stok jangan pernah kurang,” ucap Bima.
Ia menambahkan, permintaan penambahan pasokan gas melon muncul di berbagai titik yang dikunjungi.
“Bahkan di semua titik tadi minta agar gas itu ditambah, ya tabung gas itu kurang,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Bima, akan terus mengevaluasi kebutuhan masyarakat, termasuk volume barang yang harus disediakan agar distribusi berjalan sesuai permintaan.
Ia berharap koordinasi antara pengurus koperasi, pemerintah desa, dan pihak terkait dapat memastikan ketersediaan barang serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kami terus mengevaluasi sejauh mana kebutuhan dan volume barang yang dibutuhkan oleh warga, serta apakah warga memiliki masukan-masukan lain,” tutur Bima.
Warga Apresiasi Harga Kebutuhan Pokok
Sementara itu, Tini (52), warga Padalarang, mengapresiasi harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual di KDKMP. Menurut dia, harga yang relatif terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia mencontohkan, gas LPG 3 kilogram dijual seharga Rp16.000 per tabung. Sementara itu, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram dijual dengan harga Rp58.000.
“Tadi sih harganya memang murah. Gas 3 Kg dijual Rp16.000, kemudian beras SPHP isi 5 Kg dihargai Rp58.000,” kata Tini.
Meski demikian, Tini berharap harga terjangkau tersebut diimbangi dengan ketersediaan barang yang memadai. Ia khawatir stok gas melon dan kebutuhan pokok lainnya sulit diperoleh apabila pasokan tidak dijaga secara konsisten.
“Semoga pemerintah bisa menjaga stok agar tetap stabil,” tandasnya.
Kunjungan dan evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong kesiapan operasional KDKMP agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui ketersediaan barang, kestabilan harga, maupun sistem distribusi yang berjalan efektif.(KURASI)
